Akhir-akhir ini kita semua pasti sering mendengar berita di televisi tentang markus (makelar kasus) yang seakan-akan sudah menjamur beritanya di seluruh media elektronik maupun cetak.yaitu kasus mafia pajak yang dilakukan oleh ditjen pajak,Gayus Halomoan Tambunan,kayaknya masih akan bergulir kemana-mana.bahkan gayus-pun mengaku bahwa dia adalah seorang markus yang kelas teri,berarti ada makelar kasus yang kelas kakap/paus donk..??
Menurut coordinator Transparency International Indonesia (TII),Teten Masduki, ”Pengakuan Gayus ini mengindikasikan bahwa makelar kasus ini adalah suatu hal lumrah dan biasa di kalangan para pegawai pajak”.waduh-waduh kok begini ya jadinya capek deh jadinya,di beri amanat malah sak karepe dewe.mencuatnya kembali gejala makelar kasus pajak,tentunya membuat geram para kalangan yang selama ini sudah mengaku taat banget membayar pajak kepada pemerintah,e-ternyata malah di salah gunakan…..dasar orang-orang gak berperikemanusiaan.sampai-sampai ada sebuah gerakan boikot pajak yang sudah muncul di Facebook ini kan suatu yang sungguh memalukan.
Gerakan berbagai kalangan untuk memboikot pajak memang mudah untuk kita pahami,hal ini dikarenakan selama ini pemerintah selalu gencar mendorong masyarakat untuk membayar pajak,seperti “tanpa Pajak pembangunan tidak berjalan,sehingga pemerintah tentu tidak bisa mensejahterakan rakyat,”namun kenyataannya.apa balasan pemerintah kepada kita sudahkah hidup kita di sejahterakan…???pembaca renungkan sendiri.
Selama ini penerimaan APBN selalu di dominasi dari pendapatan sector pajak beberapa tahun terakhir ini,yaitu mencapai 75-80 % dari total penerimaan APBN Indonesia.karena itu ketika pajak yang notabene uang rakyat itu malah dikorupsi bagaimana rakyat tidak marah.
Bisa sejahterakah Rakyat tanpa pajak…….????
Dalam kitab An-Nizham al-iqtishadi fi al-islam,syaikh taqiyuddin an-nahbani (2004:232) menjelaskan bahwa dalam islam,Negara bisa memperoleh sumber-sumber penerimaan Negara yang bersifat tetap yaitu dari:harta fa”I,ghanimah,kharaj dan jizyah;harta milik umum;harta milik Negara;’usyr,khumus rikaz;barang tambang dan zakat.
Dengan seluruh sumber di atas,Negara akan mampu membiayai dirinya sendiri dalam rangka mensejahterakan rakyatnya.dengan demikian,dalam keadaan normal pajak (dharibah) sesungguhnya tidak diperlukan.dalam islam pajak hanya dipungut sewaktu-waktu,yaitu saat kas Negara benar-benar deficit.itu pun hanya di pungut dari orang-orang yang kaya saja.tidak berlaku secara keseluruhan warga Negara.Oleh karena itu islam tidak pernah memungut pajak dari rakyatnya,apalagi menjadi sumber utama pendapatan Negara (an-nabhani,2004;238)
Hal ini tentu mudah dipahami karena begitu melimpahnya penerimaan Negara.Sekedar contoh:jika SDA yang melimpah ruah ini dikelola pemerintah secara syariah,tentu hasilnya lebih dari cukup untuk mensejahterakan rakyatnya.Sayangnya pengelolaan sda oleh pemerintah menggunakan cara-cara kapitalis,antara lain dengan menyerahkan kepemilikannya (bukan sekedar pengelolaannya” kepada pihak lain melalui mekanisme penamaan modal asing (PMA) dan privatisasi (penjualan kepada swasta/asing).ini jelas bertentangan dengan pandangan syariah islam yang menyatakan bahwa SDA yang jumlahnya tidak terbatas termasuk milik umum.hal ini didasarkan hokum yang digali dari hadits rasulllah.
“manusia bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal:hutan,air dan energy (HR.abu dawud dan ibn majah)
Jelas,dari secuil paparan di atas,semakin penting untuk mengatur Negara ini dengan cara yang baik,termasuk dalam pengaturan ekonomi dan pengelolaan uang Negara.tentu sangat amat penting bagi kaum muslim untuk berharap kejujuran dan keadilan dapat terwujud di negeri ini.
Sumber:AL-ISLAM Edisi 17/tahun XVII
Filed under: ARTIKEL-KU
